Ringkasan APBD

Elemen AnalisaGrafik Analisa
I. Pendapatan Daerah *Lihat Analisa
      1. Pendapatan asli daerah *Lihat Analisa
            a. Pajak DaerahLihat Analisa
            b. Retribusi DaerahLihat Analisa
            c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkanLihat Analisa
            d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sahLihat Analisa
            e. Pelampauan Penerimaan PADLihat Analisa
            f. Pelampauan Lain-lain PAD yang SahLihat Analisa
      2. Dana perimbangan *Lihat Analisa
            a. Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan PajakLihat Analisa
            b. Dana Alokasi UmumLihat Analisa
            c. Dana Alokasi KhususLihat Analisa
      3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah *Lihat Analisa
            a. HibahLihat Analisa
            b. Dana DaruratLihat Analisa
            c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya *Lihat Analisa
            d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus *Lihat Analisa
            e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnyaLihat Analisa
            f. Lain-lain Pendapatan Daerah yang syahLihat Analisa
II. Belanja Daerah *Lihat Analisa
      1. Belanja Tidak Langsung *Lihat Analisa
            a. Belanja tidak langsung pegawai *Lihat Analisa
            b. Realisasi Belanja Tidak langsung Pemenuhan Kebutuhan Aparatur **Lihat Analisa
                 1). Belanja Gaji dan TunjanganLihat Analisa
                 2). Belanja Tambahan PenghasilanLihat Analisa
                 3). Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH&WKDHLihat Analisa
                 4). Belanja Pemungutan Pajak DaerahLihat Analisa
            c. Belanja bungaLihat Analisa
            d. Belanja subsidiLihat Analisa
            e. Belanja hibahLihat Analisa
            f. Belanja bantuan sosialLihat Analisa
            g. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan DesaLihat Analisa
            h. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan DesaLihat Analisa
            i. Belanja Tidak TerdugaLihat Analisa
            j. Rasio Belanja Tidak Langsung Terhadap Jumlah Belanja DaerahLihat Analisa
            k. Persentase Pertumbuhan Belanja Tidak LangsungLihat Analisa
      2. Belanja Langsung *Lihat Analisa
            a. Belanja langsung pegawai *Lihat Analisa
            b. Realisasi Belanja Langsung Pemenuhan Kebutuhan Aparatur **Lihat Analisa
                 1). Belanja Honorariun PNSLihat Analisa
                 2). Belanja Uang LemburLihat Analisa
                 3). Belanja Beasiswa Pendidikan PNSLihat Analisa
                 4). Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNSLihat Analisa
                 5). Belanja Premis Asuransi KesehatanLihat Analisa
                 6). Belanja Makanan dan Minuman PegawaiLihat Analisa
                 7). Belanja Pakaian Dinas dan AtributnyaLihat Analisa
                 8). Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari TertentuLihat Analisa
                 9). Belanja Perjalanan DinasLihat Analisa
                 10). Belanja Perjalanan Pindah TugasLihat Analisa
                 11). Belanja Pemulangan PegawaiLihat Analisa
                 12). Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubeleair, Peralatan dan Perlengkapan lainLihat Analisa
            c. Belanja barang dan jasa *Lihat Analisa
            d. Belanja modal *Lihat Analisa
            e. Sisa Penghematan Belanja atau Akibat LainnyaLihat Analisa
III. Pembiayaan Daerah *Lihat Analisa
      1. Penerimaan pembiayaan *Lihat Analisa
            a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)Lihat Analisa
            b. Pencairan dana cadanganLihat Analisa
            c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkanLihat Analisa
            d. Penerimaan pinjaman daerahLihat Analisa
            e. Penerimaan kembali pemberian pinjamanLihat Analisa
            f. Penerimaan piutang daerahLihat Analisa
      2. Pengeluaran pembiayaan *Lihat Analisa
            a. Pembentukan dana cadanganLihat Analisa
            b. Penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerahLihat Analisa
            c. Pembayaran pokok utangLihat Analisa
            d. Pemberian pinjaman daerahLihat Analisa
            e. Pembayaran Kegiatan LanjutanLihat Analisa
            f. Pengeluaran Perhitungan Pihak KetigaLihat Analisa
      3. Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)Lihat Analisa
IV. Pelampauan Penerimaan Dana PerimbanganLihat Analisa
V. Jumlah Dana Perimbangan dari Propinsi ke Kab/Kota *Lihat Analisa
      1. PaguLihat Analisa
      2. RealisasiLihat Analisa
VI. Jumlah Dana Perimbangan dari Propinsi ke Desa *Lihat Analisa
      1. PaguLihat Analisa
      2. RealisasiLihat Analisa
VII. Jumlah alokasi APBD Propinsi ke Kab/KotaLihat Analisa
VIII. Jumlah Alokasi APBD Propinsi ke DesaLihat Analisa