[2014] Faktor-Faktor yang mempengaruhi APK PAUD Kab. Banjar – Ringkasan Eksekutif


Version
Download 6
Total Views 31
Stock
File Size 456.58 KB
File Type pdf
Create Date March 20, 2019
Last Updated March 20, 2019
Download

Anak usia dini merupakan masa terbaik untuk mempersiapkan segenap potensi fisik, akal maupun mental yang ada pada seorang manusia dengan sebaik baiknya dan menghargai setiap keunikan per individu dari setiap insan. Masa ini dikenal sebagai "The Golden Age” atau “Usia Masa Emas” karena perkembangan intelektual seorang anak sangat pesat pada tahun-tahun awal kehidupan anak. Sekitar 50% variabilitas kecerdasan orang dewasa sudah terjadi sejak anak berumur 4 tahun, peningkatan mutu 30% selanjutnya terjadi masa usia 4 – 8 tahun, dan sisanya pada pertengahan atau akhir dasawarsa kedua atau ketika usia 8 – 18 tahun (Mu’min, 2013).

Kebijakan pendidikan anak usia dini merupakan salah satu langkah progresif untuk mencetak sumber daya manusia Indonesia yang handal yang disebut sebagai generasi emas Indonesia tahun 2045. Dalam rangka menyukseskan program PAUD, Pemerintah Indonesia menargetkan IPK PAUD tahun 2014 sebesar 67,6% dan tahun 2015 sebesar 75% (Kemendikbud, 2011), sehingga kemendikbud memprogram Satu Desa Satu PAUD, program tersebut didukung oleh Gubernur Kalimantan Selatan beserta Bupati/Walikota untuk diterapkan di wilayahnya masing-masing (Jatniko, 2014; Maskuriah, 2014).

Kepala Dinas Pendidikan Kalimantan Selatan, Ngadimun mengatakan bahwa APK PAUD Kalsel baru mencapai 70% berarti belum sesuai dengan harapan pemerintah yang menargetkan batas standar minimal APK PAUD pada tahun 2015 adalah 75% sesuai yang digariskan UNESCO. Target satu desa satu PAUD masih tercapai 77%, sehingga masih ada 23% desa belum memiliki PAUD. Berbagai kendala pelaksanaan PAUD diantaranya banyak sarana dan prasarana PAUD belum
memadai, banyak PAUD dimiliki pribadi sehingga belum bisa mandiri, sarana prasarana kurang dan kualitas pengajar juga kurang memenuhi (Maskuriah, 2014). APK PAUD di Kabupaten Banjar berada di urutan ke-6 dari 13 kabupaten/kota se Kalimantan Selatan. Berarti pemerintah Kabupaten Banjar harus bekerja keras apabila ingin mencapai standar minimal APK yang ditetapkan pemerinta sebesar 75% pada tahun 2015. Oleh karena itu, hasil rapat tim jaringan penelitian Kabupaten Banjar pada Selasa 25 Maret 2014 memandang perlu dilakukan penelitian pemetaan APK PAUD di Kabupaten Banjar dengan tujuan menggali informasi kondisi APK PAUD di Kabupaten Banjar beserta faktor-faktor yang menghambat pencapaian APK PAUD, yang selanjutnya dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan untuk menyukseskan pelaksanaan program pendidikan PAUD di Kabupaten Banjar.