MPP BAROKAH BANJAR SAMBUT ROMBONGAN HSU TERKAIT MPP

MARTAPURA – Jumat (31/01/2020) pagi, tim percepatan  Mal Pelayanan Publik (MPP) Barokah Kabupaten Banjar menerima kunjungan rombongan dari Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) diruang rapat MPP, martapura.

Ketua rombongan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan HSU H Ahmad Rifaniansyah, mengutarakan maksud kedatangannya yaitu ingin studi referensi terkait MPP di Kabupaten Banjar yang mulai beroperasi setelah diresmikan Bupati Banjar H Khalilurrahman beberapa hari yang lalu.

“Kita ingin belajar bagaimana membangun MPP serta pengelolaannya, karena kabupaten HSU rencananya juga akan mengikuti Kabupaten Banjar untuk membangun MPP yang direncanakan akan dibuat ditahun ini ” jelas Rifaniansyah

“Kita ingin tahu langkah langkah persiapannya serta regulasi apa saja yang perlu disiapkan selain itu juga ingin tahu instansi apa saja yang turut dilibatkan” ungkap Asisten II di HSU ini

Sementara itu dalam pidato sambutannya  ketua tim percepatan MPP Galuh Tantri Narindra yang didampingi kepala DPMP2T Ida Pressy, menyampaikan bahwa  MPP ini masih jauh dari sempurna dan masih perlu perbaikan, dan dalam pembangunannya ketika kita membangun infrastruktur maka  sistem juga disiapkan sehingga ketika MPPnya  sudah berjalan maka tidak ada masalah dikemudian hari.

“Adapun kronologi terbangunnya MPP yaitu  saat Bupati Banjar memberikan pernyataan saat Musrenbang Kabupaten yang diadakan  di hotel Roditha tahun 2019, beliau menginginkan MPP ditahun 2020 harus terbangun , sebagai lead dalam sektor perencanaan maka Bappeda Litbang wajib memenuhi keinginan tersebut dengan melakukan kerjasama dinas dinas terkait agar MPP segera terbangun” ujarnya.

Menjawab beberapa pertanyaan tim HSU Tantri juga menjelaskan bahwa sebelum membangun MPP maka sebagai tahap awal maka perlu dibentuk tim percepatan yang terdiri dari beberapa  dinas dinas  terkait diantaranya Bappeda Litbang, Dinas PUPR, Dinas Kominfo,  DPMP2T,  Bagian Organisasi, dll.

“Untuk mendorong percepatan tersebut maka dilakukan MoU dengan Kemenpan RI sedangkan untuk proses regulasi payung hukumnya maka kami mrnggandeng Bagian Organisasi untuk mengurusnya. Agar instansi vertikal turut terlibat maka kita melakukan pendekatan dengan presentasi  marketing menjual keunggulan dan fungsi MPP ke sejumlah tempat diantara polres banjar dan pengadilan agama kabupaten banjar” pungkas Tantri. (ADB/Bappeda Litbang)

%d bloggers like this: