Home » Berita»RAKOR KELOMPOK KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BANJAR

 
Logo

Login

Aplikasi

  • Database SD
  • emonev
  • eplanning
  • Musrenbang
  • PROFIL INVESTASI KABUPATEN BANJAR 2015
  • SI ELOK
  • SIMNANGKIS
  • Sisda
  • Sisda 2015
  • SITAPAJA
  • smp
  • update
  • usulan
  • usulanskpd
  • Wisata Kab. Banjar

Tautan

  • DEPDAGRI
  • DIRJEN BANGDA
  • BAPPEPROV
  • BAPPENAS

Tentang Kami

Bappelitbang Kabupaten Banjar
Jl. Ahmad Yani No. 2 Martapura
Telp. 0511. 4721504
Fax. 0511. 4721453
bappeda_banjarkab@yahoo.com

RAKOR KELOMPOK KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BANJAR

MARTAPURA – Rabu (07/06), Bappelitbang menggelar Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banjar dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) H. Nasrunsyah didamping Kepala Bappelitbang Hary Supriadi, yang dilaksanakan di Aula Baiman Bappelitbang Banjar dihadiri SOPD dan stake holder’s terkait di Kabupaten Banjar.

Rakor tersebut dilaksanakan dalam rangka pembahasan  terhadap segala hal yang menyangkut tentang perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Banjar. Hasil pembahasan tersebut menyepakati berbagai hal diantaranya dilakukannya revisi atas Keputusan Bupati Banjar Nomor 189 tahun 2013 tentang penetapan lokasi perumahan kumuh dan kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Banjar yang didasari dari hasi verifikasi studi kawasan kekumuhan bersama Disperkim Kabupaten Banjar.  Kesepakatan lainnya mengenai  target penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Banjar dimasukkan kedalam review RPJMD Kabupaten Banjar tahun 2016-2021, dan untuk kawasan kumuh di Kabupaten Banjar akan mengacu kajian RP2KPKP Kabupaten Banjar, dengan kesepakatan seluas 191,1 ha berdasarkan koreksi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Banjar.

Sementara itu H. Nasrunsyah mengingatkan agar perlu dilakukan  sinkronisasi seluruh sektor yang terkait dengan 7 sektor kekumuhan serta mengukur indikator dan kotaku sebagai best practice dan menyusun  kegiatan RPLB (Rencana Penata Lingkungan Permukiman) yang akan menjadi bahan review di bulan Septembar 2017. Kemudian juga perlunya sinkronisasi dan kejelasan hukum mengenai pembagian tugas dan wewenang tanggung jawab antara Perumahan Permukiman dan Cipta Karya, jelasnya.

Dari semua rangkaian kegiatan tersebut yang tujuannya untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manuasi (IPM) di Kabupaten Banjar, maka salah satu indeks dari IPM tersebut adalah kesehatan yang disumbang dari sanitasi kualitas perumahan yang berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat, oleh karena itu segala hal yang menyangkut tentang perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Banjar menjadi tanggung jawab bersama semua pihak. (ADB/FP)

Formulir Surat Warga

You must be logged in to post a comment.