PEMBERIAN INSENTIF BAGI GURU DAERAH TERPENCIL

Martapura(21/06/2016), Pendidikan merupakan wadah penting yang menjadi titik krusial pembentukan mental, spiritual, sekaligus intelektual bagi generasi bangsa. Masih kurangnya sarana dan prasarana dan kualitas pengajarnya yang pas-pasan menjadi salah satu faktor penyebab pendidikan di daerah terpencil yang terkesan tertinggal. Sehingga kemajuan pendidikan Indonesia hanya terpusat di daerah perkotaan sedangkan di daerah terpencil kurang diperhatikan. Tak jarang kurangnya perhatian pemerintah itu mengesankan bahwa pemerataan pendidikan di Indonesia belum benar-benar adil seperti apa yang tercantum dalam UUD 1945. Pentingnya insentif perlu diberikan agar ketika penempatan guru daerah terpencil semngatnya tetap terjaga.

Sehubungan dengan keberlanjutan kegiatan penelitian pendidikan yang berjudul “Kajian tentang Efektivitas Pemberian bagi Guru Daerah Terpencil di Kabupaten Banjar” Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mengadakan acara FGD Pembahasan Quisioner Kegiatan Penelitian yang dipimpin oleh Kepala Bidang Data, Litbang, dan Pelaporan Ir. Hj. Candra Dewi

Dalam acara tersebut dibahas mengenai angket-angket guru daerah terpencil di Kabupaten Banjar yang sebelumnya telah dibagikan. Dijelaskan juga bahwa seorang guru dalam menjalankan tugas keprovesionalannya, berhak memperoleh penghasilan di atas  kebutuhan hidup minimum dan kesehjateraan sosial (Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen). Pemerintah memberikan tunjangan khusus guru untuk terus mengupayakan peningkatan kesehjateraan guru, di samping peningkatan profesionalismenya (PP Nomor 41 Tahun 2009 tentang tunjangan Profesi Guru dan Dosen). Seorang guru yang diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerah di daerah khusus berhak memperoleh tunjangan khusus sebagai kompensasi atas kesulitan hidup yang dihadapi oleh guru dalam melaksanakan tugas di daerah khusus tersebut.

Dalam kesempatan tersebut juga dibahas bahwa tunjangan khsusus merupakan konpensasi terhadap kesulitan yang dihadapi oleh guru. Mekanisme kinerja sudah diatur begitu pula dengan dengan uji kompetensi guru agar tujuan menjadi sesuai dan tepat sasaran.  Dan untuk melihat kinerja guru, perlu penilaian dari pihak komite maupun kepala sekolah.  Dan rencananya besaran insentif yang bersumber dari APBD tersebut bersifat kuota dan dapat berubah-ubah setiap tahunnya.

Disampaikan pula penilaian yang dilakukan bersifat berskala hanya sebatas penilaian sedangkan penelitian akar menggali informasi untuk pembangunan. Hasil penelitian untuk rekomendasi instruksi bukan untuk mematahkan atau membatalkan kebijakan. (ADB/PL)

Leave a Reply

%d bloggers like this: