RAKOR SIPD KABUPATEN BANJAR 2014

MARTAPURA-Senin (07/07) dalam rangka pengkoordinasian tentang  Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Bappeda Kabupaten Banjar menggelar Rapat Koordinasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang dihadiri seluruh Kasubbag Program SKPD-SKPD Kabupaten Banjar.

SIPD merupakan sebuah sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja pemerintah daerah yang mengacu kepada Pasal 152 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 13 Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Data dan Informasi serta Permendagri No 8 Tahun 2014 Tentang SIPD. Selain itu SIPD merupakan Jaringan yang mengumpulkan data secara terpadu di daerah dan pusat sebagai dukungan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah dengan menggunakan teknologi informasi.

SIPD dilaksanakan berdasarkan lemahnya kondisi faktual data pembangunan di daerah yaitu Data-data pembangunan daerah tidak lengkap dan tersebar di masing-masing SKPD/Instansi serta jarang diperbaharui.  Bappeda menghadapi berbagai macam kendala dalam pengumpulan data untuk kepentingan penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang disebabkan oleh berbagai hal yaitu: (a) Lemahnya koordinasi antara Bappeda dan SKPD dalam pengumpulan data, dan (b) Minimnya SDM dan pendanaan di Bappeda untuk pengelolaan data.  Oleh karena itulah Perencanaan Pembangunan daerah tidak didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai amanat UU 32/2004, UU 25/2004 dan PP 8/2008. Hasilnya, perencanaan pembangunan daerah sering tidak tepat sasaran.

Perlu juga diketahui bahwa SIPD mempunyai beberapa tujuan diantaranya (1) Meningkatkan kualitas Perencanaan dan Pengambilan Keputusan, baik di Daerah maupun di Pusat; (2) Memudahkan Pemantauan dan Evaluasi Penyelengaraan  Pemerintahan Daerah; (3) Mendukung Data dan Informasi dalam Penyusunan Arah dan Kebijakan Pembangunan Daerah; (4) Mendukung Penetapan Prioritas Permasalahan di Daerah; (5) Meningkatkan kualitas produk-produk kebijakan publik; (6) Mempromosikan potensi ekonomi daerah.

Selain itu SIPD  juga berkebijakan untuk  memfasilitasi dan mendorong terwujudnya sistem data dan informasi bagi pengambilan keputusan dan kebijakan perencanaan pembangunan baik di Daerah maupun Pusat, Meningkatkan komitmen Pemda untuk membangun pola kerja sama berbasis data dan Informasi, Membangun data base Provinsi, Kabupaten/Kota yang menggambarkan potensi dan sumber daya yang dimiliki daerah, serta mengembangkan sistem informasi pengelolaan database profil daerah yang valid dan akurat.

Dari rakor yang digelar ini diharapkan dapat terkoordinasi antar SKPD yaitu untuk mengkoordinasikan dalam persamaan persepsi dalam pengisian sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja pemerintah daerah  yaitu SIPD. (PLP/Bappeda)

Leave a Reply

%d bloggers like this: